Kacamata 04

BPJS Kesehatan dibentuk dengan prinsip utama, gotong royong dan keadilan. Maka kenaikan tarif iuran BPJS di tengah rendahnya kemampuan peserta itu akan menyebabkan kesenjangan antar penduduk semakin lebar, akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan akan makin sulit dan peserta mandiri terancam menjadi kelompok Sakit Sedikit Jatuh Miskin.


Tingkat Pemahaman Reproduksi Rendah, YKP: Tiap Jam Ada Enam Ibu Meninggal

Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi masyarakat Indonesia dinilai masih rendah. Penilaian tersebut diungkapkan Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP),  Nanda Dwintasari, Senin (11/2/2019). “Tingkat kesadaran terhadap kesehatan reproduksi memang masih rendah. Sehingga, per jam ada enam  orang yang meninggal dunia,” kata dia saat membuka Workshop Jurnalis, Kesehatan Perempuan dalam Media di Yello Hotel, Jakarta.

Behind The Story”

Pemberitaan aborsi aman di media belum terlalu banyak, isu aborsi muncul jika ada ‘kasus’ yang muncul. Belum lagi judul atau gambar yang digunakkan lebih bertujuan untuk ‘menjual’ berita yang sama sekali tidak memiliki perspektif kemanusiaan dan perempuan.

22 Desember Diperingati sebagai Hari Ibu

Kesamaan pandangan untuk mengubah nasib perempuan di Tanah Air membuat berbagai organisasi perempuan yang ada di Sumatera dan Jawa berkumpul dalam satu tempat. Mereka berdiskusi, bertukar pikiran dan menyatukan gagasannya di Dalem Jayadipuran, Yogyakarta. Bermacam gagasan dan pemikiran diungkapkan dalam Kongres Perempuan pada 90 tahun lalu, 22 Desember 1928.

Menguak Data Jumlah Kekerasan Perempuan Tahun ke Tahun

Perempuan dan kekerasan kini seolah makin nyata sebagai satu kesatuan. Tengok saja kasus kekerasan yang menimpa Agni (bukan nama sebenarnya) dan Baiq Nuril. Ini hanya segelintir yang mencuat ke ranah hukum, tetapi sebenarnya ada banyak yang tak tersorot. 

MK Beri Batas Waktu 3 Tahun untuk DPR Ubah UU Perkawinan Anak

Mahkamah Konstitusi ( MK) memberi tenggat waktu tiga tahun kepada DPR RI untuk mengubah ketentuan batas usia menikah yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. “Meminta pembuat UU paling lama 3 tahun untuk melakukan perubahan tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perempuan dalam perkawinan,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar keputusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur masih saja terjadi. Ada sejumlah alasan yang melatari. Paling banyak karena alasan ekonomi dan keluar dari kemiskinan. Terakhir, terjadi pernikahan dini antara anak lelaki lulusan Sekolah Dasar (SD) berinisial RK yang masih berusia 13 tahun dengan seorang siswi SMK berinisial MA yang berusia 4 tahun di atasnya.