Kacamata 04

BPJS Kesehatan dibentuk dengan prinsip utama, gotong royong dan keadilan. Maka kenaikan tarif iuran BPJS di tengah rendahnya kemampuan peserta itu akan menyebabkan kesenjangan antar penduduk semakin lebar, akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan akan makin sulit dan peserta mandiri terancam menjadi kelompok Sakit Sedikit Jatuh Miskin.


Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur masih saja terjadi. Ada sejumlah alasan yang melatari. Paling banyak karena alasan ekonomi dan keluar dari kemiskinan. Terakhir, terjadi pernikahan dini antara anak lelaki lulusan Sekolah Dasar (SD) berinisial RK yang masih berusia 13 tahun dengan seorang siswi SMK berinisial MA yang berusia 4 tahun di atasnya.

Kerugian BPJS Kesehatan Memang Urusan Presiden, Bukan Cuma Dirut

Dalam UU BPJS disebutkan, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada presiden. Semua masalah harus Jokowi ketahui, termasuk utang.

Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo meradang kepada manajemen BPJS Kesehatan. Ketika berpidato di Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di JCC Jakarta, Rabu (17/10/2018) kemarin, Joko Widodo mengatakan semestinya Badan Hukum Publik itu bisa menyelesaikan sendiri masalah keuangan.

Sri Sundari, Lurah Pertama yang Keluarkan Edaran Pencegahan Kawin Anak

Miris dengan kian maraknya perkawinan anak, seorang Lurah di Jakarta Timur mengeluarkan surat edaran pencegahan perkawinan anak. Banyak pihak menyambut baik keberaniannya mengeluarkan kebijakan tertulis itu.

WASHINGTON DC (VOA)—Tahukah Anda jika hampir separuh dari jumlah perkawinan anak di Indonesia, negara ketujuh dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia, justru terjadi di ibukota Jakarta?

Dinas P3AKB Bojonegoro Berharap Angka Perkawinan Anak Turun

Angka menikah usia di bawah 20 tahun 2018 ini mencapai 13,5 persen angka tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2017 lalu, yakni berada diangka 11,8 persen dari jumlah seluruh perkawinan.

Melihat adanya kasus demikian perlu adanya sinergitas dari berbagai stakeholder untuk itu Dinas P3AKB bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Kabupaten Bojonegoro, untuk mengurangi pernikahan anak dalam rangka kesehatan reproduksi perempuan.

STRATEGI MENDORONG TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU PERKAWINAN ANAK

Penyelenggara Acara     : Yayasan Kesehatan Perempuan

Hari/Tanggal                      : Senin, 10 September 2018

Waktu                                  : 09.00 – 13.00 WIB

Tempat                                : Kantor Yayasan Kesehatan Perempuan

                                                 Jl. Kaca Jendela II No. 9 Rawajati Kalibata, Jakarta Selatan

Moderator                          : Zumrotin K Susilo

Narasumber                       : 1.

LOWONGAN KERJA DIREKTUR EKSEKUTIF

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) sebagai organisasi yang memperjuangkan hak perempuan dan perempuan muda dalam isu kesehatan seksual dan reproduksi, kami mengundang saudara/i untuk mengisi posisi Direktur Eksekutif YKP, dengan kriteria sebagai berikut:

  • Umur tidak lebih dari maksimal 50 tahun
  • Pendidikan minimal S1 dan sederajat
  • Pengalaman di manajerial dan menangani program minimal 5 tahun
  • Pengalaman di isu Seksualitas & Keseheatan Reproduksi minimal 5 tahun
  • Berpengalaman menyusun proposal di isu kesehatan sesksual dan reproduksi
  • Berpengalaman memimpin organisasi
  • Berpengalaman bekerja dalam jaringan
  • Menguasai bahasa Inggris

Kandidat yang berminat diminta untuk mengirimkan CV detail dan surat lamaran ke alamat email YKP di yayasan.ykp@gmail.com selambat-lambatnya 31 Agustus 2018 (jam kerja).