Yayasan Kesehatan Perempuan

LOWONGAN KERJA DIREKTUR EKSEKUTIF

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) sebagai organisasi yang memperjuangkan hak perempuan dan perempuan muda dalam isu kesehatan seksual dan reproduksi, kami mengundang saudara/i untuk mengisi posisi Direktur Eksekutif YKP, dengan kriteria sebagai berikut:

  • Umur tidak lebih dari maksimal 50 tahun
  • Pendidikan minimal S1 dan sederajat
  • Pengalaman di manajerial dan menangani program minimal 5 tahun
  • Pengalaman di isu Seksualitas & Keseheatan Reproduksi minimal 5 tahun
  • Berpengalaman menyusun proposal di isu kesehatan sesksual dan reproduksi
  • Berpengalaman memimpin organisasi
  • Berpengalaman bekerja dalam jaringan
  • Menguasai bahasa Inggris

Kandidat yang berminat diminta untuk mengirimkan CV detail dan surat lamaran ke alamat email YKP di yayasan.ykp@gmail.com selambat-lambatnya 31 Agustus 2018 (jam kerja).

RPJMD Ponorogo Sudah Seusai SDGs

TUJUAN Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals yang menjadi kesepakatan negera-negera di dunia ternyata juga telah diakomodir oleh Pemkab Ponorogo. Meski tidak berurutan, setiap misi dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ponorogo telah memuat tujuan-tujuan dalam SDGs.

Marak Pernikahan Dini, Pemerintah akan Ubah Usia Minimal Menikah

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise telah menindaklanjuti perkara pernikahan dini yang telah terjadi di Indonesia. Yohana mengatakan, kementeriannya bersama dengan kementerian agama akan merevisi UU 174 tentang perkawinan.

Layanan Kesehatan Reproduksi (KESPRO) Terkendala

Lebih dari 30% petugas kesehatan tak bisa JKN dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Akses Informasi Layanan Kesehatan Perempuan dan Kesehatan Reproduksi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat masih minim.

Belajar dari Kartini, Pernikahan Dini adalah Penghilangan Hak Remaja

Baru-baru ini ada sepasang remaja SMP di Kota Bantaeng Sulawesi Selatan mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama. Keduanya baru berusia 15 tahun dan 14 tahun. Usia yang belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memberinya ijin untuk menikah.