Layanan Kesehatan Reproduksi (KESPRO) Terkendala

Lebih dari 30% petugas kesehatan tak bisa JKN dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Akses Informasi Layanan Kesehatan Perempuan dan Kesehatan Reproduksi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat masih minim. Hal itu nengakibatkan banyaknya warga belum memanfaatkan layanan itu.

Demikian hasil survei yang dilakukan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan Jaringan Peduli Kesehatan (JP2K) 2015-2017 terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS). Survei tersebut didukung Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)

Hasil survei di 15 wilayah, di 15 provinsi di Indonesia yang menjangkau hampir 9000 responden itu menemukan, lebih dari 30 persen petugas kesehatan tak bisa membedakan JKN dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sepertiga dari petugas kesehatan tidak tahu pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas, dan komplikasi, termasuk layanan JKN-KIS.

“Minimnya pemahaman petugas kesehatan berdampak pada mutu pelayanan bagi warga” Kata Herna Lestari, Pengurus YKP sekaligus penanggungjawab survei.

Survei juga menemukan rendahnya warga, khususnya perempuan terhadap kesehatan. Pengetahuan para perempuan hanya terkait pemeriksaan kehamilan (24 persen responden) dan persalinan normal (31 persen).

Hanya 8 persen responden mengetahui layanan persalinan dengan komplikasi dijamin BPJS Kesehatan. “Padahal pengetahuan responden itu penting untuk mengurangi angka kematian ibu. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap JKN membuat banyak perempuan tidak mengakses layanan kesehatan reproduksi”. Ujar Herna Lestari.

Karena itu, menurut Ketua YKP. Zumrotin K. Susilo, seharusnya sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan apa saja yang ditanggung BPJS Kesehatan ditingkatkan. Untuk itu BPJS Kesehatan, seharusnya meningkatkan sosialisasi dan mutu layanan, terutama terkait kesehatan perempuan.

Ririn Hayundiani, Direktur Lembaga Pengembangan Daya Mitra, anggota JP2K di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak di daerah masih rendah, contohnya tidak ada bidan dan dokter di PUSKESMAS di daerah terpencil.

Dari survei itu, YKP dan JP2K merekomendasikan pentingnya pembiayaan layanan kesehatan reproduksi. Hal itu meliputi, antara lain, pencegahan dan pengobatan kanker, HIV, penghentian kehamilan yang aman, layanan kontrasepsi, dan layanan infertilitas. []