STRATEGI MENDORONG TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU PERKAWINAN ANAK

Penyelenggara Acara     : Yayasan Kesehatan Perempuan

Hari/Tanggal                      : Senin, 10 September 2018

Waktu                                  : 09.00 – 13.00 WIB

Tempat                                : Kantor Yayasan Kesehatan Perempuan

                                                 Jl. Kaca Jendela II No. 9 Rawajati Kalibata, Jakarta Selatan

Moderator                          : Zumrotin K Susilo

Narasumber                       : 1.

LOWONGAN KERJA DIREKTUR EKSEKUTIF

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) sebagai organisasi yang memperjuangkan hak perempuan dan perempuan muda dalam isu kesehatan seksual dan reproduksi, kami mengundang saudara/i untuk mengisi posisi Direktur Eksekutif YKP, dengan kriteria sebagai berikut:

  • Umur tidak lebih dari maksimal 50 tahun
  • Pendidikan minimal S1 dan sederajat
  • Pengalaman di manajerial dan menangani program minimal 5 tahun
  • Pengalaman di isu Seksualitas & Keseheatan Reproduksi minimal 5 tahun
  • Berpengalaman menyusun proposal di isu kesehatan sesksual dan reproduksi
  • Berpengalaman memimpin organisasi
  • Berpengalaman bekerja dalam jaringan
  • Menguasai bahasa Inggris

Kandidat yang berminat diminta untuk mengirimkan CV detail dan surat lamaran ke alamat email YKP di yayasan.ykp@gmail.com selambat-lambatnya 31 Agustus 2018 (jam kerja).

RPJMD Ponorogo Sudah Seusai SDGs

TUJUAN Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals yang menjadi kesepakatan negera-negera di dunia ternyata juga telah diakomodir oleh Pemkab Ponorogo. Meski tidak berurutan, setiap misi dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ponorogo telah memuat tujuan-tujuan dalam SDGs.

Marak Pernikahan Dini, Pemerintah akan Ubah Usia Minimal Menikah

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise telah menindaklanjuti perkara pernikahan dini yang telah terjadi di Indonesia. Yohana mengatakan, kementeriannya bersama dengan kementerian agama akan merevisi UU 174 tentang perkawinan.

Pemerintah tindak lanjuti revisi UU perkawinan

Yohana menjelaskan bahwa kasus pernikahan dini di Indonesia telah masuk ke dalam unit pelayanan Kementerian PPPA, sehingga Yohana pun mengaku akan segera ditindaklanjuti.