STRATEGI MENDORONG TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU PERKAWINAN ANAK

Penyelenggara Acara     : Yayasan Kesehatan Perempuan

Hari/Tanggal                      : Senin, 10 September 2018

Waktu                                  : 09.00 – 13.00 WIB

Tempat                                : Kantor Yayasan Kesehatan Perempuan

                                                 Jl. Kaca Jendela II No. 9 Rawajati Kalibata, Jakarta Selatan

Moderator                          : Zumrotin K Susilo

Narasumber                       : 1. Ratna Dasahasta (Kantor Staf Presiden), Misi (KAPAL Perempuan)

Menyusun Strategi Mendorong Terbit Pengganti UU Perkawinan Anak

Acara dibuka oleh ketua Yayasan Kesehatan Perempuan, Herna Lestari :

Selamat pagi semuanya, terima kasih utk narsum yang sudah meluangkan datang pada hari ini.

Segala upaya kita sudah melakukan pendidikan pada masyarakat tapi ternyata tetap kurang efeknya, dari pengalaman YKP dengan pemerintah di daerah. Kemudian melakuakn JR 2015 isu perkawinan anak, YKP mempermasalahkan usia saja dari 16 ke 18 namun JR tersebut ditolak. Meskipun tidak berhasil, namun itu menjadi pemicu dan banyak sekali LSM yang ikut menyuarakan perkawinan anak. Bahkan rumah KItaB sudah meluncurkan buku perkawinan anak. Temen-temen yang lain banyak sudah berhasil di daerah. Temen-temen Rutgers dan jaringannya, kita dengar mereka mensosialisasikan di tingkat terendahnya yaitu mempengaruhi ke kepala desa yang mengeluarkan peraturan perkawinan anak.

Kemudian ada kasus yang kemrin itu anak di bawah 15 tahun menikah dgn alasan takut tidur sendiri. Menikah muda dilakukan kebanyakan karena hamil yang tidak diinginkan.

Terakhir bertemu dengan bapak presiden jokowi yang mendapat tanggapan positif tp ternyata sampai saat ini tidak ada progress apa-apa lagi. Untuk itu dilakukan local meeting ini ingin merumuskan strategi bagaimana perkawinan anak bisa diminamilisir dan bagaimana perppu ini agar cepat keluar. Mudah-mudahan di akhir acara menghasilkan bagaimana perkawinan anak bisa ditekan serendah-rendahnya.

Zumrotin K Susilo :

Terima kasih, hari ini kita memiliki 2 pembicara. Yang pertama ada mbak Rina deputi 5 dari KSP. Mbak ratna ini adalah dia mendalami khusus tentang hokum dna ham. Karen aperkawinan anak melanggar hak anak, dan ini menjadi bagian dari Hukum dna HAM.

Yang kedua, ada mbak misih yang slalu aktif dengan  LSM, dari KAPAL perempuan

Rekan-rekan sekalian, herna sudah menjelaskan.

Memang ada beberapa yang dikemukakan karena KTD dan ekonomi, agama. Sebetlnya kalau kita kampanye di kab, dari SDGs apabila bupati melakukan kampanye sesuai SDGs, kelapran kemiskinan dll, dna itu mengacu pada perkawinan anak.

Di sini ada dokter ogbyn yg tau persis dampak perkawinan anak.

Ratna Dasahasta :

Assa….perkenalkan saya Ratna Dasahasta, harusnya ibu dani namun ad akepentingan mendampingi kepala staff, jadi tidak bisa hadir.

Di deputi 5 saya focus isu hukum dna ham.

Isunya stratetgis dari kekerasan seksual, manula dan perkawinan anak. Saya pernah diminta rencana terkait isu perkawinan anak. Biasanya saya hanya membaca  dampaknya dr ekonomi, kesehatan. Saya dari ksp harus mendengan kenapa perpu PA ini snagat urgent. Ada yg setuju dan tidka setuju. Yg miris saya sudah mendengan efek kesehatan. Tp yg lebih miris lagi pada orang-orang yang tidak peduli PA. karena mereka tidka memiliki eperspektif thd anak itu sendiri.

Kita ada 2 rezim yaitu UU tahun 74 mungkin pada waktu itu umur 16 19 sudah dianggap dewasa, padahal sbeenrnya diteliti lagi yang boleh menikah adalah umur 21 tahun pd dasarnya, tp di bawah 21 perlu ijin ortu dan dispensasi pengadilan.

Sayangnya batas 19 dan ke bawah itu dibca banyak kalangan dan boleh dilakuakn tanpa memikirkan efek psikologs dna ekonomi.

Mungkin kita harusnya mendoorng dispensasi yang harus diberikan dan ketat. Kalau buth penetapan perkaiwnan pengadilan boleh dilakuakn mungkin itu yg perlu kita dorong ke pengadilan abhw adispensasi tdk mudah diberikan,

Utk temna-teman yang concern dibidang hukum, smebari mendengar perppu, walaupun sudah didoorng, kita pikirna yang substansinya dulu.

Peresiden setelah mengetahui efek, kita no 7 di dunia dan no 2 di asia. Presiden juga concern, utk menciptakan kesejahteraan masy dan menghilangkan kemiskinan dna melahirkan manusia yang ebrkualitas, angka tersebut harus diturunkan dna pres mendukung. Butuh regulasi di tingkat nasional dan daerah. KPPA dan KSP memiliki startegi penghentian perkawinan anak dlama perogramnya. Entah itu pergub, perbup perwali. Lalu kementruan agama sudah melakuakn intervensinya dgn membuat perkawinan anak, dnegan oprog keluarga sakinah, konsleing sebelum pernikahan. Memang kembali lagi tantangan itu datang dr kelompok Agama diperbolehkan (anak perempuan 8-10 tahun sudah menstruasi dari dokter anak) syaa khawatir di desa-desa makin banyak perkaiwnan anak karena mereka mengukur dr akil baligh

Baiknya temen-temens semua satu ke pengadilan agar tidka ada dispensasi pada perkawinan anak, adokasi yang harus terus dilakukan.

Mednorong juga pengadilan-pengadilan tidka mengeluarkan penetapan perkawinan di abwah umur

Ada bbrp kementrian yang harus dikawab;l. KSP, KPPA, agama, PMK, pemerintah daerah, kalau ada temen-temen emiliki jaringan di daerah bagaimana caranya memasukkan  sosialisasi ini, dan mahkamah agung agar hakimnya tidak mudah melakuakn dispensasi.

Zumrotin K Susilo : bisakah dijelaskan sedikit ttg di PMK pernah menjelaskan ttg apa alasannya?

Ratna Dasahasta :

Penolakan banyak dari kalangan agama, tidak dr muslim tp dr kalangan laindan yang tidak concern pd perkaiwnan anak.

Saya lebih miris pada yang tidak peduli akrena bagaiaman mereka tidak bisa membayangkan bagaiamana perkaiwnan anak terjadi. Saya tidak bisa memberi gambaran atau sudha sampai mana. Presiden br memulai campaign stop kawin anak. Kementrian butuh gaung agak tinggi sehingga isu PA bisa digarb oleh masyarakat, bahwa PA lebih banyak mudharatnya dr pada manfaatnya. Yg pasti pres concern pada isu ini. Apakah perpu yg dikeluarkan atau uu yang akan di ubah.

Misi :

Selamat siang semuanya, saya membuat presentasi kali ini berbagi bagaimana progress apa yang pernah kita lakukan.

Ini adalah foto yang sangat terkenal dan viral. Bagaimana kita lihat bu zum presiden dimarahi pada saat itu.

Kita sangat intensif bekerja sm dengan ibu leni. KPPA lah yang menysun.

Saya ingin memulai stop perkawinan anak ini sangat panjang,  misalnya tadi JR uu thn 74. Jadi ibu zum yg mnegajukan. Dan juga koalisi 18 syaa kesemptan utk bersaksi. Kemudian penelitian-penelitian LSM banyak dilakukan. Pendidikan kritis, sekolah perempuan dna lembaga juga melakuakn ini yg berkaitan dengan trafiking kdrt dan lain-lain. Ad ajuga advokasi kebijakan ditingkat daerah dna nasional. Ada perdes di Lombok timur, awig-awig. Kemudian perbib bojonegoro kulon progo, gunung kidul mengenai peratura pa.

Kampanye stop  pa itu jg sudah merebak, kalau dulu itu lembaga yg sepi dan sendirian seperti ykp, dll.

Kampanye di tingkat internasional ad abu atas yang kampanye girls not bride.

Utk advokasi kita, diinisiasi oleh KPI kolaborasi dengan deputi tumbuh kembang anak KPP-PPA.

Pada waktu ke presiden ini yg bikin presiden mengatakan “ya saya mau” ibu zum menangis dna kita berpelukan. Panggilan presiden sangat mendadak. Kita ini bukan koalisi khusus perkaiwnan anak. Ada 18 isu yang ingin dikatakna ke presiden. Dan hanya punya 1 jam dibaawa ke presidne, rkuhp, ruupks danpa.

Argumennya begini, yaitu pendidikan (suksesnya wajib belajar 12 tahun), kesehtaan (meminimalisir angka kematian ibu juga stunting), memutus mata rantai kemiskinan.

Pada saat itu juga presidne mengatakan saya bersedia dan mengatakn bahw aini isu penting.

Jaid presidne menyambut baik masalah pa sbg masalah mendesak dan berkomitmen utk menerbitkan kebijakan utk pengahpusan pa. meskipun temen-temen juag yg di media kompas kiat tidak mau tau bagaiaman harus masuk.

Presiden langsung menugaskan ke dua mentri yaitu KPPPA dan Mentri koordinatorPMK

Kemdian draft rancanagn perppu merupakan perppu pergantian UU perubahan atas UU tahun 74.

Tindak lanjutnya :

Ada dua hal yang dibahas dipertemuan itu, pertama menurut mentri PMK strategis atau tidak? PMK mengatakan revisi saja UU Perkaiwnan anak

Yang kedua mendekati ormas agama yang tidak setuju revisi UU PA. Dan pencarian dukungan ormas islam

Tantangan :

  • Mempertanyakan kedaruratan
  • Bertumpu pada dukungan argumentasi keagamaan (tapi kita punya hak secara sipil dan keluarganegaraan, jadi tidak selalu harus bertumpu pada kotak agama yang secara real di depan mata)
  • Ancaman terhadap pemerintah melalui politisasi anti islam
  • Kelangan gerakan perempuan
  • Pemerintah sendiri juga ada kecendrungan politisasi karena ini 2019, dan politisasi ini makin kencang apalagi di kalangan islam
  • Di gerakan perempuan byk isu yang kita angkat dan semua itu penting, dan saya mngapresiasi seklai terus menerus mengkonslidasikan kita juga KPI untuk kita tidak lengah sedikitpun karena saya sampai pilpres tidka akan keluar ini perppu dna kita harus terus mencari upaya-upaya. Speerti kementrian agama dalam pencatatan open data, secara teknis dulu sunat perempuan tidka pada kebijakannya tp pada teknisnya bahwa itu tidak banyak. Kita menunggu 2019 smeoga saja kalau terpilih kita tidak memulai dr awal. Itu semacam kontrak politik bersama dengan pressidne.
  • Bagaimaan isu ini diintegrasikan menjadi gerakan bersama, karena ini snagat mudha masuk di daerah dan pemerontah. Kita harus tersu dekatkan dengan isu SDGs.

Zumrotin K Susilo : terima kasih ibu misih

Memang speerti yg diungkapkan oleh misi kita masih berantme berebut mengungkapkan utk presiden.

Kalau ada 19 isu mana yg akan ditangkap.

Saya sebetulnya merspon, di anatar LSM ini mampu mendoorng perbup dll namun keitka ada yangmembawa usil membawa uu nasional. Harusnya lebih jelas.

Kementrian agama memang terlihat akomodatif, namun pada kenyataannya orang mau menikah ke KUA, 2 minggu sebelum menikah jadi yang harus di dorong itu dan harus lebih bisa menohok.

Arif Dinas kesehatan :

  1. Kiat minta draft perppu
  2. Kebetulan kami ada program screening calon pengantin, kalau perppu sudah keluar. Untuk kedepannya kami ingin minta masukan untuk kami

Magdalena :

  1. Kalau sudah ada perppu, bisakah dishare sehingga banyak organisasi yang terlibat
  2. UU perkaiwnan, UU perlindungan anak juga harus diangkat tetapi memang tidak ada sangsi. Apakah itu violence terhadap anak. Itu kan bagian dari violence dan untuk substansi di RUUPKS itu juga bagian dari perkawinan paksa dan itu termausk seksual violence. Masalah anak itu adalah kewajiban dan haknya yg tidak boleh direnggut.

Misi :

Untuk bapak Arif dan ibu Magda, draft perppu ini sudah disebarluaskan. Di website KPI juga ada,

Waktu itu sudah disebarkan, KP salah satu yang hadir, dan terkahir bertemu dengan ibu Leni mengusulkan draft peppru ada yang berubah satu ayat. Kita pernah juga membuat sangat detail menjadi rancangan PPnya.

Kalau mau diberi masukan bisa, hanya belum tau kapan waktu kita akan membahas ini.

Menurut dokter 18 tahun sangat mepet namun kita berpacu pada UU perlindungan anak.

Ratna :

Saya piker strategis juga bagi kita untuk menaikkan isu perlindungan anak, karena kalau fokus ke perkawinan banyak yang usil dan tidak senang. Kalau isu soal perlindungan anak, ini bisa menjadi salah satu strategis kita, agar lebih mudah hanya dari angle yang berbeda. Yang penting substansinya tercapai.

Sebenarnya UU mensyaratkan perkawinan 21 tahun, tapi ada pengecualiannya kemudian yang banyak ditafsirkan oleh banayak orang. Dibawah 21 tahun harus ijin orangtua, dan dibawah 18 tahun butuh penetapan pengadilan.

UU kita justru membolehkannya hanya boleh di atas 21 tahun.

Namun pengecualiannya yang dilihat oleh banyak orang.

Kalau berat, kita akan tetap mengawal perppu, conba kita mendorong bagaimana dispensasi-dispensasi ini yang dihentikan kalau perppu ini agak panjang dan berat dilakuakn.

Perjalanan perppu ini panjang mungkin kita harus  membuat banyak gang-gang kecil.

Saya memandangnya kita harus menyasarnya di pengadilan agar pengadilan bisa bersosialisasi ke yang lebih rendah.

Hari ini kita harus berbagi nafas antaar mendorong perpu dan membuat strategi menekan angka perkawinan anak.

Atas Habsjah :

Saya bergerak di international, girls not bride. Kebetulan saya alumni kuliah di Belanda. Bahkan princess di Belanda juga yang memegang isu perkawinan anak.

Princess di Belanda seorang janda muda yang aktif di perkawinan anak. Di dalam bukunya Musda Mulia sudah 10 negara islam, hanya Indonesia yang guardianship itu yang menikah harus ada wali ayahnya. Makanya ketika melihat perkawinan Meghan yang ayahnya tidak hadir, saya sangat senang karena Meghan hadir sebagai dirinya sendiri.

Girls not bride sudah ada strateginya untuk dunia. Ada 4 strategi yang bagus.

Ini tahun legislative, bisa kita masukkan untuk program ke calon legislative yang berkampanye.

Sebenarnya mencapai UU perjuangan perkawinan di Mesir, Maroko hampir satu abad. Memiliki kesamaan dengan kita yaitu bernagkat dari agama.

Misalnya Tohir Hadad di Tunisia.

Di Mesir seorang ulama perempuan menyuarakan di media, youtub, sangat efektif untuk ulama lain mendengar dia. Bahwa ternyata perkawinan anak sangat urgent. Dari berbagai macam mazhab agama islam, apabila terjadi ke mudharatan atau dampak negative, apa anak tidak boleh dilakuakn. Yang penting kan itu.

Itu sangat informative ketika digaungkan di banyak media.

Misi :

Saya menghargai ulama, tapi Indonesia ini milik siapa, milik banyak etnis. Isu perkawinan anak ini bukan milik satu agama. PA ini bukan Cuma soal agama, tp banyak hal lain. Ada bias-bias gender dan isu lain yang di dalam.

Apa-apa kok kita ulama yang muslim. Kita menempatkan MUI di tempat tinggi padahal itu organisasi biasa saja.

Kita bisa melakukannya dari berbagai analisis, salah satunya analisis gender. Kita harus mengakui ada kebiasan gender pada perkawinan anak.

Ada beberapa celah : komite sekolah ini sudah memasukkan ini memastikan pada orangtua bahwa pendidikan anak penting.

Ratna : senada dengan mba Misi, agama bukan satu-satunya cara yg harus dilihat dan ulama bukan satu-satunya cara yang harus didekati. Ulama bukan satu-satunya kunci Indonesia mau ke mana, kita ke mana? Walaupun itu harusnya tidak ditinggalkan juga, namun itu bukan satu-satunya kunci keberhasilan ini.

Kemudian bu Atas, caleg perempuan, apakah caleg perempuan itu memiliki perspektif gender dan perspektif anak atau tidak. Kita bisa melakukan melalui mengscreening partai ada berapa dan siapa saja dari partai dari caleg.

Dan juga bisa melalui pendekatan pada caleg di daerah, tidak hanya dipusat dan nasional

Rumah KitaB :

Sebenernya meyakinkan kiyai Maruf Amin saja bisa, kalau Quraish Shihab terlalu elitis.

Tini Hadad :

Saya setuju disampaikan misi mengurangi dari sisi agama. Sebagai strategi itu diperlukan. Departemen agama bilang setuju namun tidak ada hasilnya. Jadi mungkin kita rame-rame, berjuang dengan media, kita departemen agama,kita mengacu pada apa yg disampaikan Quraish Shihab : aqil baligh itu terjadi tidak hanya pada menstruasi, tapi akalnya juga. Kita harus mengangkat terus itu dan yang media menulis terus itu agar berhasil.

Kita harus banyak di medsos dan kita kurang seklai mengemukakan pendapat.

Di daerah, kita harus ada program bersama ke daerah sosialisasi, yang kita anggap parah sekali dengan isu ini.

Nanda Dwinta :

Ingin merespon mbak Misi, jangn lupa kita upaya mengenai CSE (Comprehensive Sexual Education) di sekolah formal dan nonformal. Kita upaya ke kemendikbud itu dianggap bukan infromasi yang penting. Anak remaja yang mendapatkan pendidikan kespro, lebih baik daripada anak yang tidak mendapatkan.

Misi :

Sedikit saja kalau masalah itu harus dari agama mentri agama yang bicara, paling tidak mentri pendidikan dan mentri kesehatan.

Saya mengecek RPJMD yang punya komitmen, tidak ada budget. Programnya ada tapi anggarannya kecil sekali

Ratna :

Presiden akan melaunch kampanye stop perkawinan anak, mungkin temen-temen bisa memunculkan nama-nama yang akan menjadi kampanye perkawinan anak.

Nanti siapa yang ikut dan bisa mengquotes dalam sosial media. Itu bisa membantu raising awareness di kalangan publik.

Kalau bertemu dengan birokrasi akan bermasalah dengan anggaran.

Atas : Australia banyak imigran, di mana anak bisa dipaksakan kawin ada tempat untuk kabur dan lari.

Herna :

Isu ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.

Reni :

Di Bappeda Kalimantan selatan mengenai PA. ternyata dari dinas perlindungan perempuan dan anak tidak punya program, akhirnya kita mencari lewat mana kita harus mendorong.

Lombok barat bisa menjadi daerah percontohan karena di sana Bupatinya sudah melek dan concern terhadap perkawinan anak karena ada budaya merarik. Berapapun usia anak, tetap tidak boleh dikembalikan berapapun usianya.

Angka perkawinan anak di Lombok untuk tahun ini Nol. Kepala desa dan KUA sudah memiliki MoU dengan pemerintahnya.

Zumrotin K Susilo :

Kalau begitu, bagaimana kalau membuat brosur atau keterangan program yang sudah dilakukan oleh perkawinan anak dari tiap lembaga

Penutupan acar ditutup oleh Ketua YKP, Herna Lestari dengan menyepakati mendata lembaga yang telah memiliki kegiatan/program terkait perkawinan anak dengan membuat form yang akan dikirim ke masing-masing peserta.