Tiga Tahun Layanan Kesehatan Reproduksi Dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) mengumumkan hasil survey berkelanjutan yang telah dilakukan sebanyak tiga kali di tahun 2015, 2016 dan 2017 terkait pelaksanaan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk kesehatan reproduksi (Kespro). Survey ini dilakukan di 15 wilayah di 15 propinsi di Indonesia menjangkau hampir 9000 responden. Hasil penelitian digunakan untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terkait agar pemerintah lebih siap memberikan layanan kesehatan dalam cakupan JKN yang lebih baik kepada masyarakat di tahun 2019. Penelitian berkelanjutan yang dilakukan oleh JP2K ini didukung oleh Program MAMPU Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Ibu Zumrotin dan BPJS Kesehatan

JP2K menemukan beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian semua pihak:

Pertama, Pemahaman tenaga kesehatan terkait program JKN. Lebih dari 30% petugas kesehatan tidak dapat membedakan JKN dengan BPJS. Selain itu, 1/3 petugas kesehatan kurang mengetahui bahwa pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas dan komplikasi adalah layanan yang tercakup dalam program JKN. Dampak dari minimnya pemahaman pada petugas kesehatan dapat berimbas kepada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kedua, Pengetahuan masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh perempuan, lebih rendah lagi.  Kebalikan dari petugas kesehatan, pengetahuan mereka kebanyakan hanya sekitar pemeriksaan kehamilan (24% responden) dan persalinan normal (31% responden).  Untuk layanan lain jumlahnya bahkan lebih kecil. Untuk layanan pengobatan tumor dan kanker, misalnya, kurang dari 6% responden yang tahu bahwa layanan ini ditanggung oleh BPJS. Layanan kelahiran dengan komplikasi, hanya disebutkan oleh sekitar 8% responden, sedangkan pengetahuan responden mengenai hal ini sangat penting dalam upaya mengurangi angka kematian ibu. Akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program JKN/BPJS, berpengaruh pada masih banyak perempuan yang tidak mengetahui dan mengakses layanan Kespro.

Ketiga,  Perlunya pengembangan media sosialiasi tentang LAYANAN APA SAJA YANG DIJAMIN/ DIBIAYAI OLEH BPJS. Hasil survey yg dilakukan oleh JP2K masih menemukan lebih dari separo responden masyarakat, belum memperoleh informasi dan sosialisasi mengenai skema JKN-KIS, mulai dari prosedure pendaftaran, pembayaran, rujukan, dan cakupan layanan, penggunaan kartu hingga ke tingkat layanan yang dijamin oleh BPJS sbg penyelenggara, terutama pada layanan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat masih kurang.

Keempat, Perbaikan Sistem dan Mekanisme Pengaduan, baik Pengaduan dari masyarakat pengguna JKN/ BPJS maupun Pengaduan dari Penyedia Layanan. Berdasarkan hasil survey JP2K, selama 3 tahun, ternyata terdapat 25% pasien yang mengeluh layanan kesehatan BPJS tetapi hanya 3% yang di tindaklanjuti dengan mengajukan pengaduan.

Hal ini sesuai dengan temuan JP2K 83% pengguna layanan tidak mengetahui mekanisme pengaduan. Ini membuktikan, bahwa sistem pengaduan yang dikembangkan oleh pemerintah, untuk pelayanan JKN, tidak berjalan dengan baik.

Mendiskusikan Hasil Survey Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K)

Adapun rekomendasi yang kami berikan berdasarkan temuan survey, yaitu:

  1. JP2K telah mengusulkan pentingnya semua aspek Layanan Kesehatan Reproduksi menjadi layanan yang perlu dibiayai oleh BPJS, yakni: pencegahan dan pengobatan kanker, HIV, Tindakan Medis Aborsi aman sesuai PP 61 dan PMK No 3, layanan kontrasepsi (keluarga berencana), Kespro remaja dan layanan infertilitas yang memang masih belum dijamin oleh PBJS.
  2. Menempatkan tenaga medis yang memadai dan terlatih untuk layanan kespro di semua faskes tingkat pertama yaitu minimal 1 (satu) dokter, 1 (satu) bidan dan 1 (satu) perawat di setiap faskes tingkat pertama; termasuk ketersediaan obat-obatan dan darah melalui Bank Darah.
  3. Pentingnya publikasi dan akses informasi yg mudah, lengkap dan menjangkau bagi masyarakat diruang publik, terutama yang tinggal didaerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan yang meliputi informasi cakupan layanan, jenis penyakit, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan yang ditanggung oleh JKN-KIS disemua tingkat layanan. Informasi tersebut disampaikan dengan tatap muka serta media yang mudah diakses, diketahui, dibaca, didengar dan jika diperlukan dapat menggunakan bahasa daerah/setempat pada masyarakat umum maupun kelompok disabilitas berupa media-media kreatif seperti film, mobile media, media online dan lain sebagainya.
  4. Perlunya membangun sistem pengaduan masyarakat, yang partisipatif dan akuntabel. Salah satunya dengan memberikan tempat atas pengaduan masyarakat melalui berbagai model pengaduan lainnya (media massa) dan terintegrasi, memberikan jaminan respon dan informasi atas perkembangan tindak lanjut pengaduannya, dan memberikan perlindungan kepada pengadu dengan menghindari perilaku blaming the victime.
  5. Perlu innovasi dan kreatifitas pemerintah dan penyelenggara (BPJS) menetapkan langkah-langkah strategis dalam melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk melibatkan organisasi akar rumput. Bila hal ini tidak segera di antisipasi, maka persoalan kesehatan akan terus menjadi momok bagi masyarakat umumnya, dan perempuan pada khususnya.

Penjabaran hasil penelitian berkelanjutan yang dilakukan JP2K ini diberharap dapat memberikan masukan yang baik bagi pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan JKN di Indonesia. Diharapkan masukan ini dapat mendukung Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan jaminan kesehatan universal di tahun 2019. []